Wali Kota: Inspektorat Selidiki Skandal RS Al-Mulk

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menegaskan, dirinya telah menugaskan Inspektorat Kota Sukabumi untuk menyelediki kegagalan penyerapan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahap I tahun 2019, salah satunya DAK untuk pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk.

banner 970x90

Fahmi kecewa, gara-gara dana tersebut tidak terserap, sejumlah proyek besar di Kota Sukabumi tidak bisa dilaksanakan karena dananya ditarik kembali ke pusat. Total dana yang ditarik kembali oleh pusat itu mencapai sekitar Rp10 miliar yang dianggarkan untuk membiayai tiga proyek kebinamargaan  melalui Dinas Perhubungan dan satu paket untuk RS Al-Mulk melalui Dinas Kesehatan. 

“Sangat disayangkan, itu uang yang besar bagi pemerintah daerah. Itulah sebabnya saya sudah meminta Inspektorat untuk mengejar, ada permasalahan apa sehingga terjadi anggaran tersebut tidak terserap,” kata wali kota kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).

Wajar Fahmi kecewa sebab dengan dana sebesar Rp10 miliar, pemda dapat membangun belasan ruang rawat inap untuk membantu warga yang sedang sakit serta membangun infrastruktur perhubungan yang dapat menunjang mobilitas masyarakat. Dia benar-benar penasaran, apa yang terjadi di balik gagalnya penyerapan DAK tahap I tahun 2019 tersebut.

“Saya telah meminta Inspektorat untuk melacak permasalahan yang terjadi atas gagalnya penyerapa DAK,” ujar Fahmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, DAK untuk pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk tidak terserap karena Dinkes terlambat menuntaskan proses lelang. Keseluruhan proses lelang RS Al-Mulk baru selesai tanggal 2 Agustus 2019 setelah pengumuman dan menempuh masa sanggah, sedangkan batas waktu pemutakhiran data kontrak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 22 Juli 2019.

Dikatakan wali kota, apabila dana untuk RS Al-Mulk bisa terserap, hal itu  sangat berpengaruh positif terhadap pelayanan kesehatan. Dengan terbangunnya ruang rawat inap di RS Al-Mulk, kata dia, tidak akan terjadi penumpukan pasien di RSUD R. Syamsudin, SH. 

“Kan jelas semua peruntukannya bagi masyarakat. Belum tentu tahun depan kita dapat anggaran itu lagi,” tuturnya.

Ketika ditanya upaya Pemkot Sukabumi untuk tetap bisa membangun ruang rawat inap RS Al-Mulk, jawab wali kota, pihaknya harus melihat dan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. (*)

Print Friendly, PDF & Email