Pembagian Kartu BPNT di Cimanggu Belum Merata

oleh -
Asep Purkalih

Wartawan M. RIDWAN 

Pembagian kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi belum merata untuk semua warga kurang mampu. Sampai sekarang jumlah penerima BPNT di Cimanggu baru mencapai 300 orang dari jumlah seluruh penduduk yang mencapai 4.818 orang.

banner 970x90

“Padahal jumlah warga miskin di desa kami mencapai sekitar 580 orang. Jadi hampir setengah dari warga miskin di desa kami belum menerima BPNT. Kami akan terus mengusahakan semua warga kurang mampu dapat menerima BPNT,” kata Kepala Desa Cimanggu, Asep Purkalih kepada wartawan, Senin (8/4/2019).

Adanya warga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat BPNT, ujar Asep, kadang-kadang menimbulkan polemik di masyarakat. Warga yang tidak kebagian BPNT merasa dianaktirikan oleh pemerintah karena mereka juga sama-sama mempunyai hak sebagai penduduk kurang mampu.

“Idealnya semua warga kurang mampu di desa kami menerima BPNT untuk mencegah polemik dan kecemburuan. Namun desa tidak memiliki kewenangan untuk menutuskan daftar penerima BPNT. Wewenangnya ada di pemerintah pusat, desa tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan daftar penerima BPNT,” ujar Asep.

Karena itu, dalam setiap pendataan untuk penyaluran bantuan dari pemerintah, lanjut dia, pemda dan pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah desa. Karena bagaimanapun desalah yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Untuk mengetahui jumlah penduduk mampu dan kurang mampu, kepala desa bisa memerintahkan para ketua RT dan ketua RW untuk melakukan pendataan.

“Ketentuan yang berlaku saat ini, data penerima BPNT langsung dikirim dari pusat ke desa. Muncullah polemik di tengah masyarakat, desa yang kena getahnya,” tutur Asep.

Di sisi lain kehadiran BPNT, tambahnya, dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat dalam pengadaan bahan makanan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Karena itu pada dasarnya, Pemdes Cimanggu mendukung semua program bantuan sosial seperti BPNT yang digulirkan pemerintah pusat maupun pemda ke desa-desa.

“Programnya bagus, hanya tinggal perbaikan dalam hal penentuan warga penerima manfaat program,” kata Asep. (*)

Print Friendly, PDF & Email