Satpol PP Sebarkan Perwal tentang Tertib Ramadhan

oleh -
Kepala Bidang Penegakan Perda dan SDA pada Dinas Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat, S.H. ketika memimpin kegiatan penyampaian selebaran dan sosialisasi tertib Ramadhan di salah satu pusat perbelanjaan.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Jajaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi menyebarkan selebaran dan pengumuman terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) Sukabumi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tertib Ramadhan di berbagai ruas jalan dan pusat perbelanjaan, Selasa (7/5/2019). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga trantibmas selama bulan Ramadhan di wilayah Kota Sukabumi.

Dalam kegiatan itu, Satpol PP mendatangi beberapa titik tempat keramaian di Jalan Laksamana RE Martadinata, Jalan Siliwangi, Jalan Ahmad Yani, dan dua pusat perbelanjaan modern terkemuka di Kota Sukabumi. Para petugas menyampaikan pengumuman lewat selebaran maupun pemberitahuan langsung kepada para pedagang dan pengunjung terkait tertib bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini merupakan penyampaian pengumuman dan himbauan sekaligus penyebaran selebaran pengumuman seputar tertib bulan Ramadhan. Semua masyarakat harus mentaati peraturan wali kota tentang hal tersebut,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda dan SDA pada Dinas Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat, S.H. ketika ditemui di salah salah satu pusat perbelanjaan modern.

Pada perwal tentang tertib Ramadhan, ujar dia, terdapat beberapa ketentuan yang harus disampaikan kepada masyarakat agar ditaati dan dijalankan. Ketentuan tersebut antara lain adanya  larangan tempat hiburan malam beroperasi selama bulan Ramadhan. Larangan ini juga berlaku bagi tempat olahraga ketangkasan yang mengandung unsur perjudian.

“Selain itu juga terdapat larangan buka pada siang hari untuk rumah makan, restoran, warung nasi, dan sejenisnya. Semuanya diperbolehkan berjualan pada  pada sore hari yakni mulai pukul 16.00 WIB untuk persiapan menjelang buka puasa,” tutur Sudrajat.

Apabila ada pengusaha hiburan malam, restoran maupun warung nasi  terbukti melanggar Perwal Nomor 11/2013, pihaknya akan menyampaikan teguran kepada yang bersangkutan. Jika sudah ditegur tetap melanggar, kata dia, kemungkinan mereka akan diberi sanksi yang lebih berat yakni pencabutan izin usaha.  

Lebih lanjut dikatakan Sudrajat, bagi warung nasi dan sejenisnya yang melanggar perwal berkali-kali tapi belum memiliki izin usaha, sanksi yang diberlakukan berupa pengambilan makanan dan mnimuman yang diperjualbelikan untuk dijadikan barang bukti dalam proses penegakan perda. (*)

Print Friendly, PDF & Email