Tingkat Penyerapan APBD Mulai Naik

oleh -
Dida Sembada

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Tingkat penyerapan anggaran untuk belanja modal pada APBD Kota Sukabumi tahun 2019 mulai merangkak naik dari semula 13,99 persen menjadi sekitar 22 persen pada akhir bulan Oktober lalu.  Kemungkinan besar, tingkat penyerapan tersebut akan terus naik menjelang habisnya kalender 2019.

Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ex officio Sekda Kota Sukabumi, Dida Sembada mengatakan, sampai sekarang kegiatan untuk belanja modal masih terus berjalan sehingga tingkat penyerapan ABPD naik secara gradual.

“Belanja modal bukannya tidak terserap, hanya saja kegiatan belanja modal masih terus berjalan sampai akhir tahun,” kata Dida kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Penambahan tingkat penyerapan belanja modal tersebut, ujar dia, dipicu oleh belanja modal yang cukup besar yakni pembelian tanah untuk kawasan pemerintahan di Kecamatan Cibeureum sebesar Rp11 miliar. Dana untuk pengadaan tanah tersebut telah diterima oleh para pemilik lahan.

Namun di sisi lain, lanjut dia, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan kegiatannya karena gagal lelang. Dananya tidak terserap. Beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah provinsi (banprov) mengalami gagal lelang walupun proyeknya telah memiliki DED (Detail Engineering Design). Salah satunya proyek penataan jalur pedestrian di Jalan Ir. H. Juanda.

“Kemungkinan penyerapan belanja modal sampai akhir tahun bisa bertambah, namun besarannya belum bisa dipastikan,” kata Dida.

Sementara itu Kepala Bidang Anggaran pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Sukabumi, Olga Pragosta mengatakan, tingkat penyerapan sebesar 22 persen akan bertambah cukup drastis menjelang akhir tahun. Karena ada tujuh kegiatan banprov yang akan segera sudah dicairkan dananya. Total belanjanya sebesar Rp15 miliar.

“Kami mengurus penagihan setelah ada kontrak kegiatan,” tambahnya.

Kegiatan-kegiatan yang akan segera ditagihkan dananya dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu Dinkes, DLH, Disdikbud, DPUPRPKPP, dan Bappeda. Semuanya untuk belanja modal.  

“Rendahnya serapan anggaran untuk belanja modal akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Nanti TPAD akan mengevaluasi kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya hal tersebut,” ujar Olga. (*)

Print Friendly, PDF & Email