AMIR Menolak OBOR China dan Pemindahan Ibu Kota

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menerima petisi dari koordinator aksi Budhy Lesmana.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (6/9/2019). Di hadapan para wakil rakyat dan masyarakat, AMIR menyatakan sikapnya menolak proyek OBOR (One Belt One Road) China yang dapat mengancam kedaulatan NKRI.

banner 970x90

Selain itu lautan massa AMIR menentang rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan. Massa AMIR juga menolak faham komunis, Syiah, liberal, sekuler, dan tidak terima dengan kenaikan iuran BPJS. Tuntutan lainnya, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap para penghina Islam dan ulama. Massa juga meneriakkan tuntutan untuk menghentikan kriminalisasi pada ulama.

Iring-iringan massa AMIR berangkat dari Masjid Agung Sukabumi setelah shalat Jumat. Massa berjalan beriringan dalam bentuk lautan manusia melewati Jalan Ahmad Yani lalu masuk ke Jalan Zaenal Zakse dan Jalan Ir. H. Juanda sampai akhirnya tiba di Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Di depan Gedung DPRD, perwakilan massa dari berbagai organisasi menyampaikan orasi. Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi terlihat berada di lokasi orasi bersama sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik. Tampak pula Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Sukabumi, Yasmine Ramadhana Harahap.

Setelah berorasi, Ketua Aksi AMIR yang juga Ketua Bang Japar Indonesia (BJI) Presidium Sukabumi Raya, Budhy Lesmana memberikan petisi kepada wali kota untuk disampaikan kepada Presiden RI, perwakilan DPRD Kota Sukabumi,  Syihabudin untuk disampaikan ke DPR RI,  dan petisi untuk BPJS Kesehatan Pusat melalui BPJS Kesehatan Sukabumi.  

Dalam petisinya, AMIR menyatakan inisiatif OBOR sejak ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Pemerintah RRC terbukti merusak sendi-sendi ketahanan bangsa. Indonesia masuk ke dalam jeratan utang yang mengakibatkan negara harus mencabut semua subsidi untuk rakyat. Dampak lainnya industri vital dalam negeri sedikit demi sedikit mulai kolaps karena serbuan barang-barang murah dari China.

“Selain itu tenaga kerja dari China sudah tidak lagi dapat dikendalikan dan menggerus lapangan kerja lokal,” ujar petisi AMIR seperti disampaikan Budhy.

Mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, hal itu dipandang akan merusak tatanan sejarah bangsa. Negara Indonesia diproklamirkan di Jakarta. Menurut AMIR, munculnya rencana pemindahan ibu kota itu merupakan bukti negara tunduk pada proposal asing dan kroni-kroninya di Indonesia.

“Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu menyalahi konstitusi, merusak tatanan sejarah, dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa,” kata Budhy.

Terakhir Budhy menyampaikan menolak kenaikan iuran BPJS, kenaikan TDL, dan kebijakan lain yang tidak berpihak kepada mayoritas rakyat Indonesia. Dalam aksi tersebut, AMIR menyertakan  36 elemen organisasi massa. (*)  

Print Friendly, PDF & Email