Dishub Terapkan Pembayaran Nontunai untuk Uji Kir

oleh -
Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman melihat langsung proses pengujian kendaraan bermotor yang menerapkan sistem transaksi nontunai untuk pembayaran retribusi uji kir.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi memberlakukan sistem transaksi nontunai untuk pembayaran retribusi uji kendaraan bermotor atau biasa disebut kir. Dengan sistem pembayaran seperti itu, UPT PKB menjamin transparansi dalam administrasi keuangan.

banner 970x90

“Sistem ini dapat mencegah dan meminimalisasi pungutan liar karena tidak ada pembayaran uang kontan kepada jajaran kami. Setoran uang untuk uji kir dilakukan melalui bank,” kata Kepala Dishub Kota Sukabumi, Abdul Rachman ketika ditemui di kantornya, Jumat (5/4/2019).

Guna mendukung operasional pembayaran retrubusi uji kir nontunai tersebut, ujar Abdul, Dishub Kota Sukabumi menyediakan tempat khusus di ruang UPT PKB sebagai loket Bank Jabar Banten yang menerima pembayaran retribusi tersebut. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak 1 April 2019.

“Kami sedang mempersiapkan pengadaan alat khusus untuk pembayaran nontunai. Sistem ini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan serta menghilangkan pungutan di luar yang ditetapkan peraturan,” jelas Abdul. 

Pembayaran retribusi kir melalui bank, kata Abdul, juga dapat memupus kecurigaan masyarakat adanya pungli dalam proses uji kir oleh petugas Dishub. Selama menempuh mekanisme uji kir, pemilik kendaraan bermotor sama sekali tidak melakukan transaksi keuangan dengan petugas UPT PKB.

“Kalau masih dilakukan pemungutan retribusi oleh kami, kecurigaan masyarakat sulit dihilangkan. Masyarakat tetap curiga adanya oknum yang melakukan pungutan liar. Pembayaran retribusi melalui bank secara langsung dapat menghilangkan kecurigaanm seperti itu,” kata Abdul.

Di tempat yang sama, Kepala UPT PKB Dishub Kota Sukabumi, Jumyati menerangkan, kehadiran loket    Bank BJB di ruang UPT PBB sangat membantu jajarannya. Para petugas kir tidak perlu repot-repot menyetorkan hasil pungutan uji kir ke kas pemda melalui bank.

Besaran tarif retribusi uji kir mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, angkot dibebaskan dari kewajiban retribusi uji kir. Sementara jenis mobil angkutan yang dikenai retribusi antara lain mobil pickup, truk, minibus, dan bus.

“Retribusi berlaku perenam bulan dan tidak ada ketentuan denda untuk keterlambatan. Potensi pendapatan retribusi untuk satu bulan diperkiraan Rp60 juta  dan target pertahun Rp700 juta. Kami selalu over taget,” kata Jumyati.

Kota Sukabumi melalui Dishub, lanjut dia, telah memiliki akreditas untuk menyelenggarakan uji kir dari Kementerian Perhubungan. Daerah yang belum memiliki akredetasi tidak boleh melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. (*)

Print Friendly, PDF & Email