Kabupaten Sukabumi Terima Penghargaan Desa Sadar Hukum

oleh -
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Wakil Bupati Sukabumi, H. Adjo Sardjono.

Wartawan Usep Mulyana

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa untuk keberhasilan dalam pembinaan desa sadar hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas penyelenggaraan layanan prima sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

banner 970x90

“Penghargaan Anubhawa Sasana Desa merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam membina dan  mengembangkan desa-desa binaan sadar hukum,” kata Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, H. Adjo Sardjono setelah menerima dua penghargaan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (4/12/2019).

Wabup Adjo menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa atas nama Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Dia menyampaikan optimis ke depannya pembinaan desa sadar hukum di Kabupaten Sukabumi akan lebih meningkat lagi, baik kuantitas maupun kualitas sehingga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Di Kabupaten Sukabumi, beberapa desa telah ambil bagian dalam program sadar hukum. Desa-desa ini mendapat pembinaan dari pemerintah untuk menanamkan sadar hukum di lingkungan penduduknya. Atas keberhasilannya dalam program tersebut, desa-desa itu diberi penghargaan yang diserahkan melalui Pemkab Sukabumi.

Untuk tahun 2019, Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sukabumi yang meraih penghargaan terdiri dari Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak, Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang, dan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja.

“Mudah-mudahan desa yang telah diresmikan menjadi desa sadar hukum terus mendapatkan pembinaan sehingga kesadaran masyarakatnya terhadap hukum semakin meningkat,” ujar Adjo.

Wabub juga mengharapkan desa-desa yang menerima penghargaan desa sadar hukum dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Pada acara itu tampak hadir Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, para lurah dan kepala desa yang menerima  penghargaan, serta jajaran Kemenkum dan HAM. (*)

Print Friendly, PDF & Email