Bupati Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dan Bersih

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami memberikan arahan kepada para peserta workshop pengelolaan keuangan desa bagi Sekdes dan Kaur Keuangan.

Wartawan Aep Saepudin

Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang memenuhi prinsip clean and good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Terkait dengan itu, bupati mengharapkan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan tertib administrasi dan disiplin sesuai peraturan. 

banner 970x90

“Terutama dalam pengeluaran setiap anggaran di desa harus sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pembangunan masyarakat dan desanya,” kata bupati pada penutupan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa bagi Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan bertempat di Resort Prima Salabintana, Jumat (4/9/2020).

Workshop telah berlangsung sejak Sabtu (29/8/2020). Bupati mengapresiasi kegiatan  workshop tersebut karena penting bagi keberlangsungan tata keloa pemerintahan desa.

“Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kapasitas kepada para peserta, khususnya untuk mendorong terciptanya clean and good governance. Selain itu dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, dan akuntabel,” kata bupati.

Pada penutupan workshop tersebut tampak hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Tendy Hendrayana dan Ketua Fordesi (Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sukabumi, Yan Victor.

Pengelolaan keuangan yang baik dan bersih, ujar bupati, dapat berdampak langsung pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa. Kelanjutannya kesejahteraan di desa dapat mendorong kesejahteraan di kota.

“Ketika kesejateraan di desa muncul, masyarakat kota pun bisa ikut sejahtera,” kata Marwan.

Di tempat yang sama Kepala DPMD Tendy Hendrayana mengatakan, workshop yang tersebut patut diapresiasi karena merupakan aspirasi dari para Sekdes dan Kaur Keuangan.

“Selama dua tahun menjabat Kadis PMD, saya sering mengadakan bimtek dan workshop. Namun hari ini workshopnya berbeda karena materinya berhubungan langsung dengan tugas Sekdes dan Kaur Keuangan,” kata Tendy. 

Sementara Ketua Fordesi Yan Victor menjelaskan,  workshop bertujuan untuk menghasilkan pemikiran dan bahan perbaikan dalam penyusunan dan penggunaan  APBDes tahun berjalan agar sesuai dengan peraturan perundang undangan.

“Makanya dalam kegiatan ini ada review dan pendampingan dari Inspektorat terkait pertanggungjawaban APBDes tahun 2020, khususnya menyangkut pembelanjaan tak terduga sehubungan adanya pandemi Covid-19,” tutur Yan.

Materi lain yang dibahas workshop adalah Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup 18/2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Juga Perbup 53/2020 tentang Perubahan atas Perbup 107/2019 tentan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD, Dana Bagi Hasil Pajak non PBB, Retribusi Daerah yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Pada workshop tersebut, para peserta dibagi ke dalam lima kelompok yang masing masing memiliki narasumber pendamping dari Inspektorat. (*)  

Print Friendly, PDF & Email