Terparkir di Jalur Terlarang, Mobil Pejabat Disanksi Gembos Ban

oleh -
Mobil pejabat setingkat kabid yang dijatuhi sanksi gembos ban karena terparkir di zona larangan parkir.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Karena terparkir di lokasi terlarang, mobil pribadi milik salah satu pejabat teras di Pemkot Sukabumi dikenakan sanksi gembos ban. Ketika mengetahui salah satu ban mobilnya dikempesin petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, pejabat berjenis kelamin perempuan itu hanya bisa menitikkan air mata karena terkejut bercampur sedih dan kecewa.

banner 970x90

“Saya kaget dan sedih mobil saya digembosin petugas. Kenapa tidak diingatkan dahulu? Padahal saya datang ke sini sedang menjalankan tugas negara untuk menyerahkan berkas laporan,” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

Penggembosan yang menimpanya, tutur dia, terjadi pada Rabu (4/9/2019) saat dirinya berkunjung ke Inspektorat Kota Sukabumi, Jalan Suryakencana. Dia tidak mengetahui bahu jalan yang digunakan untuk tempat parkir mobilnya masuk zona  larangan parkir karena merupakan jalur khusus untuk sepeda.

Pejabat yang memegang jabatan kepala bidang itu juga kaget ketika mengetahui ada stiker pemberitahuan pelanggan yang dilakukannya.  ASN tersebut hanya bisa menangis lalu memanggil montir langganannya untuk mengganti ban yang telah digembosi.

Dia sendiri tidak mengetahui adanya perda tentang penyelenggaraan perhubungan yang telah dijalankan oleh Dishub yang salah satunya mengatur pemberian sanksi bagi kendaraan yang terparkir di zona larangan parkir. ASN tersebut bersumpah tidak mengerti kalau jalur khusus sepeda itu termasuk tempat terlarang untuk parkir. 

“Tidak ada rambu-rambu larangan parkir di sepanjang jalan ini,  saya tidak melihatnya.  Seharusnya lokasi larangan parkir dilengkapi dengan spanduk atau rambu-rambu supaya masyarakat mengetahuinya,” ujarnya.

Kepala UPT Parkir pada Dishub Kota Sukabumi, Rudi Hartono mengatakan, dirinya mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait masih adanya kendaraan yang terparkir di zona terlarang. Dia mengakui kurangnya sosialisasi dalam penegakan perda tentang perhubungan.

“Rambu-rambu peringatan juga masih kurang. Kami sudah mengajukan pemasangan rambu-rambu dimaksud, tapi belum dikabulkan,” ujar Rudi.

Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan umurnya belum genap satu tahun. Pelaksanaannya harus terus  dievaluasi terutama terkait tata cara penindakan pemberian sanksi dan penyediaan sarana dan prasarananya. Selain itu, SDM-nya masih minim, kata Rudi. (*)

Print Friendly, PDF & Email