Wabup: Kopdar Penting untuk Evaluasi dan Koordinasi Kebijakan

oleh -
Wakil Bupati Sukabumi, H. Adjo Sardjono (ketiga dari kanan) bersama Wali Kota, H. Achmad Fahmi (keempat dari kanan) dan para kepala daerah se-Jawa Barat ketika mengikuti kegiatan Kopdar yang dipimpin Gubernur Jabar, H. Ridwan Kamil.

Wartawan Wawan Aries S

Wakil Bupati Sukabumi, H. Adjo Sardjono mengatakan, kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) yang diselenggarakan oleh pemprov penting sekali sebagai media evaluasi dan koordinasi atas pembangunan dan berbagai kebijakan di Provinsi Jabar. Melalui Kopdar, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada di Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasinya ke Gedung Sate.

“Setiap daerah tentu ingin aspirasinya diakomodir untuk dijadikan bahan oleh pemerintah provinsi dalam dalam menentukan skala prioritas program,” kata Adjo setelah mengikuti kegiatan Kopdar yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil bertempat di Hotel Le Eminence, Cipanas, Cianjur, Selasa (3/12/2019).

Pada Kopdar di Cianjur itu, lanjut Adjo, gubernur menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan antar pemda dan antara pemda dengan Pemprov Jabar terkait dengan kebijakan nasional. Pemda harus memanfaatkan saluran-saluran komunikasi dalam menyampaikan aspirasinya agar diakomodir oleh provinsi atau pusat.

“Kopdar merupakan salah satu saluran komunikasi untuk menyampaikan aspirasi kepada Pak Gubernur. Selain itu bisa pula melalui anggota DPRD provinsi yang mewakili daerah kita untuk disampaikan ke pusat dengan pengawalan dari pemerintah provinsi,” jelas Adjo. 

Selain para kepala daerah dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, Kopdar juga dihadiri Wakil Gubenur H. Uu Ruzhanul Ulum. Pada acara itu, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil menyampaikan, salah satu tujuan Kopdar adalah menampung usulan-usulan dan rencana daerah dan juga sebagai sarana koordinasi antara pemda dan pemerintah provinsi.

“Kopdar adalah ajang silaturahmi, koordinasi, dan komunikasi secara informal antara gubernur dengan 27 bupati/wali kota se-Jabar. Substansi yang dibahas dalam Kopdar kali ini adalah refleksi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujar gubernur saat menyampaikan sambutan.

Salah satu hasil dari Kopdar di penghujung 2019 tersebut antara lain disepakatinya  pembentukan Desk Bantuan Gubernur yang merupakan sebuah unit di bawah naungan Bappeda Jabar.

“Dengan adanya desk ini, pembangunan di Jawa Barat semakin lancar karena akan memudahkan kami dalam melacak titik-titik kemacetan aspirasi dari kota/kabupaten yang belum terealisasi,” jelas gubernur. (*)

Print Friendly, PDF & Email