Pemdes Warungkiara Laksanakan Rehab Balai Desa Secara Swakelola

oleh -
Bagian eksterior bangunan balai desa di Desa Warungkiara, Kecamatan Warubngkiara, Kabupaten Sukabumi yang direhabilitasi dengan biaya dari Pemprov Jawa Barat.

Wartawan Nanang Setiana

Pemerintah Desa (Pemdes) Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi balai desa secara swakelola yang melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar sebagai penyedian dana bantuan provinsi yang digunakan untuk rehabilitasi bangunan balai desa di Warungkiara tersebut.

“Kami harus mengikuti aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan bantuan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi balai desa,” kata Kepala Desa Warungkiara, H. Panpan Apandi kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Salah satu ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar dalam penggunaan dana bantuan provinsi (banprov) tersebut adalah menyangkut pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan. Pemprov Jabar mengharuskan penerapan sistem  swakelola dengan melibatkan masyarakat.

Perbaikan juga dilakukan di bagian interior balai desa.

“Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan,” ujar Panpan.

Proyek rehabilitasi balai desa di Desa Warungkiara itu menghabiskan dana sebesar Rp94.688.000 (PPH + PPN). Volume pekerjaan satu paket untuk merehabilitasi bagian interior dan ekterior bangunan balai desa. Sejak awal, Kades Warungkiara selalu mengingatkan jajarannya untuk melaksanakan aturan dalam rehabilitasi kantor desa tersebut.

Dalam pelaksanaannya panitia rehabilitasi memasang papan informasi proyek di lokasi kegiatan yang memuat nama kegiatan, volume pekerjaan, sumber dana, besaran anggaran, dan lamanya pengerjaan. Pemasangan papan proyek merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

“Kami memerintahkan panitia pembangunan untuk mengerjakan proyek sesuai bestek 100 persen. Taati ketentuan dari provinsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan rehabilitasi kantor desa,” tutur dia.

Kebiasaan di desanya, semua kegiatan yang dananya berasal dari pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ditetapkan sumber dana. Keterbukaan informasi juga mutlak diperlukan untuk mencegah penyimpangan anggaran. (*)

Print Friendly, PDF & Email