Seruan ASAK Menolak RUU HIP Direspon Legislator Pusat

oleh -
Apel ASAK dihadiri Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Kamal Suherman, Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi, Anggota DPR RI HM. Muraz, dan Ketua II MUI Kota Sukabumi KHM. Fajar Laksana.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Kelompok ASAK (Aliansi Sukabumi Anti Komunis) menyerukan penolakan terhadap RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) dan penangkapan inisiatornya. Seruan ASAK ini disampaikan pada apel di Lapang Merdeka, Jumat (3/7/2020). Seruan ini direspon positif dari Anggota DPR RI HM. Muraz.

banner 970x90

Aksi ASAK itu mendapat pengawalan dari aparat Polres Sukabumi dan Kodim 0607 Kota Sukabumi. Selain Muraz, pada apel tersebut hadir Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi; Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suherman; Ketua II MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Sukabumi, KHM. Fajar Laksana; dan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni.

Ditemui wartawan, KHM. Fajar Laksana menandaskan, MUI Kota Sukabumi telah membuat pernyataan sikap untuk mendukung Maklumat MUI Pusat yang menolak RUU HIP. Pandangan MUI, kata dia, RUU HIP akan menjadi peluang bagi paham komunis untuk masuk ke NKRI.

“Sebelum paham komunis masuk, kita hentikan dulu sejak dini jangan sampai menjadi formal di negara kita,” ujar dia. 

Sementara Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, HM. Muraz berjanji akan menyampaikan petisi yang diterimanya dari Ketua DPRD Kota Sukabumi kepada Pimpinan DPR RI. Isi petisi tersebut penolakan ASAK terhadap RUU HIP dan seruan untuk menangkap inisiatornya.

“Saya akan sampaikan petisi ini menggunakan surat pengantar dari saya selaku anggota DPR RI. Sampai sejauh ini di Senayan belum ada perkembangan terkait pembahasan RUU HIP,” kata Muraz. 

Di DPR RI, Fraksi Partai Demokrat yang pertama kali menolak pembahasan RUU HIP disusul oleh Fraksi PKS. Kemudian beberapa fraksi menyatakan dukungan pada penolakan tersebut.

“Saya sendiri belum mengetahui sikap fraksi yang mengusulkan RUU HIP karena masih bekerja di rumah. Baru kemarin saya ke DPR RI,” tuturnya.

RUU HIP sudah dilempar ke pemerintah. Tidak ada respon dari pemerintah, artinya pembahasan ditunda. Menurut Muraz, sebaiknya DPR mencabut kembali usulan RUU HIP. Dia sependapat dengan masyarakat bahwa RUU HIP harus dikubur untuk selama-lamanya.

“Pancasila itu penjabarannya cukup dengan UUD 1945. Karena itu Partai Demokrat dengan tegas sudah menolak RUU HIP,” tandas Muraz. (*)  

Print Friendly, PDF & Email