Perombakan Pejabat Tidak Lepas dari Kepentingan Politik

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ketika melantik Camat Cibeureum, Hj. Dian Andriani pada pelantikan 241 pejabat eselon III dan IV.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Sukabumi mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik, Idun Suwarna. Menurut Idun, perombakan pejabat tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Dia menangkap kesan, promosi dan mutasi jabatan tersebut tidak 100 persen berdasarkan pertimbangan objektif. Pasti ada pihak yang kurang puas. 

banner 970x90

“Dari pelantikan tersebut sulit dilepaskan dari kepentingan politik. Pasti ada yang puas dan tidak puas. Tapi semua pejabat harus tunduk pada keputusan Baperjakat,” kata Idun kepada wartawan, Rabu (2/10/2019).

Sebelumnya Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi merombak posisi pejabat eselon III dan IV untuk berbagai jabatan di  RSUD R Syamsudin SH, camat, lurah, dan  jabatan adminsitrasi lainnya. Tidak kurang dari 241 pejabat eselon III dan IV yang menempati posisi barunya pada pelantikan di Gedung Juang 45, Selasa (1/10/2019) lalu itu.

Ketika ditanya, apakah ada balas jasa pada pejabat dalam perombakan pejabat besaran itu, Idun menyebutkan, balas jasa dalam kepentingan politik sudah pasti ada. Idun mendengar informasi pada perombakan pejabat kemarin itu  kepala dinas dan kepala bagian di SKPD tertentu tidak dilibatkan atau diajak berkoordinasi oleh Tim Baperjakat.

“Seharusnya ketika ada kasi atau kabid mau dirotasi, kepala SKPD diajak bicara oleh Baperjakat.  Kalau memang kadis atau kabag tidak dilibatkan dalam rotasi atau promosi oleh tim Baperjakat, itu jelas ada kepentingan politik. Kita tahu bahwa yang mengetahui secara persis kinerja dan karakter anak buah adalah atasannya langsung,” jelasnya. 

Di sisi lain Idun sendiri pernah mendengar selentingan ada tim khusus yang bekerja dan sangat mempengaruhi dalam penentuan kebijakan kepala daerah. Namun secara pasti, Idun tidak melihat dan menemukan bukti kebenaran selentingan tersebut.

“Janganlah perombakan pejabat itu dijadikan objek untuk kepentingan secara politis. Harapan saya perombakan tersebut bertujuan untuk memacu kinerja terbaik para pejabat dalam meningkatkan pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam penjelasannya, wali kota mengatakan, di antara mereka yang dilantik ada yang telah menduduki jabatannya selama tujuh tahun. Jadi, mereka perlu penyegaran. Selain itu pelantikan tersebut untuk  mengisi kekosongan jabatan. Pada pelantikan itu juga  mendefinitifkan pejabat yang selama ini berstatus sebagai pelaksana tugas. (*)

Print Friendly, PDF & Email