Camat Caringin Dorong Warga Terapkan Hukum Adat

oleh -
Pembahasan kearifan lokal di Desa Pasir Datar Indah (PDI) dihadiri para pejabat setempat dari kanan ke kiri Aep Saepurohman (Sekdes PDI), Anwari (Camat Caringin), Asep Sopyan (Kades PDI), Kusoy Kusaeri (Ketua MUI Desa PDI), dan H. Uyan (Ketua Bumdes PDI).

Wartawan Usep Mulyana

Camat Caringin, Kabupaten Sukabumi, Anwari mendorong hukum adat berbasis kearifan lokal untuk diterapkan dan dikembalikan kepada khittahnya. Karena jika satu masalah sosial di tengah warga terburu-buru dibawa ke ranah hukum, hal itu dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

banner 970x90

“Jika ada remaja berpacaran sampai kelewat batas,  penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah ketimbang dibawa ke ranah hukum. Biarlah nanti masyarakat sendiri yang menilai dan menjatuhkan sanksi sosial sesuai kadar kesalahan yang diperbuatnya,” kata Anwari saat menyampaikan sambutan pada pertemuan tingkat desa di Desa Pasir Datar Indah (PDI), Senin (2/9/2019).

Contoh lainnya,  kata Anwari, mungkin masih lekat dalam ingatan,  seorang nenek yang terpaksa harus berurusan dengan kepolisian karena mencuri 3 buah kakao yang sudah jatuh ke tanah. Sebenarnya perkara seperti itu bisa diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu ke kepolisian karena objeknya cuman 3 buah kakao.  

Untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, Camat Anwari mendorong Pemdes PDI harus segera membuat rancangan peraturan desa tentang kearifan lokal bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Berkaca dari kasus ini, jika peraturan desa tersebut sudah  menjadi ketetapan dan diputuskan dalam forum BPD, maka kepala desa dengan kewenangan yang dimilikinya wajib melaksanakan hukum lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial,” ujar camat. 

Kepala Desa PDI, Asep Sopyan menyambut baik usulan camat tersebut. Dia menyebutkan, hukum adat berbasis kearifan lokal lebih meyebarkan kedamaian dan ketenteraman di masyarakat. Warga desa, kata Asep, harus sering diedukasi tentang arti pentingnya hukum adat lokal setempat.

“Kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan lebih menyentuh akar masalahnya,” kata Asep.

Senada dengan kepala desa, Ketua MUI Desa PDI, Kusoy Kusaeri mengharapkan, peraturan desa yang dibuat nantinya bisa mampu melindungi hak-hak  warga dari sikap-sikap anarkis dan main hakim sendiri.

“Lahirnya peraturan yang mengatur tata laksana hukum adat akan menjadi pesan damai dan akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, baik unsur pemerintah maupun seluruh warga masyarakat,” jelasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email