Maklumat Kapolri Dicabut, Legislator Pusat Kembali Sosialisasikan Empat Pilar

oleh -
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, HM. Muraz dengan peserta para ketua RT, letua RW, dan para lurah se-Kecamatan Cibeureum.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, HM. Muraz kembali menggelar sosialisasi Empat Pilar setelah pencabutan Maklumat Kapolri tentang larangan berkerumun di tengah wabah Covid-19.

banner 970x90

Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 ini menggelar sosialisasi di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi di Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Rabu (1/7/2020). Pada kegiatan itu dia mengundang para lurah, ketua RT, dan ketua RW se-Kecamatan Cibeureum.

“Ini tugas yang diberikan negara kepada seluruh Anggota MPR RI untuk mensosialisasikan Empat Pilar. Kebetulan larangan berkerumun sudah dicabut oleh Kapolri sehingga kami kembali mensosialisasikan Empat Pilar ke masyarakat,” kata Muraz. 

Dia sengaja mengundang para ketua RT dan ketua RW selaku tokoh masyarakat yang perlu memahami dan mengingat kembali Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Oleh peserta sosialisasi ini, keempat pilar tersebut harus diinformasikan dan disosialisasikan kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi itu menegaskan, sosialisasi tersebut penting agar masyarakat diingatkan kembali dan bisa mengamalkan Empat Pilar. 

Dalam sesi tanya jawab, banyak peserta sosialisasi  yang menanyakan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Muraz menegaskan, RUU HIP sudah ditolak oleh berbagi elemen masyarakat, baik ormas Islam, ormas nasional, LSM, dan OKP. Karena itu Pemerintah Pusat maupun DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.

“Sampai sejauh ini tidak ada pembahasan karena ditunda oleh pemerintah. Kami akan berjuang agar tidak ada kelanjutan pembahasan RUU tersebut,” ucapnya.

Sikap Partai Demokrat sendiri tetap menolak dan tidak akan ikut melakukan pembahasan RUU HIP, apapun alasannya. Sikap ini sudah final bagi Partai Demokrat. (*)

Print Friendly, PDF & Email