Pengadaan Barang/Jasa Krisis Pimpro

oleh -
Fahrurrazi, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Sukabumi sering terhambat karena minimnya pejabat yang siap menjadi pimpinan proyek (pimpro) atau dalam istilah sekarang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Para pejabat dari perangkat daerah seringkali menolak menjadi PPK karena takut harus mengurus proyek yang anggarannya sangat besar atau dia tidak menguasai masalah konstruksi.

banner 970x90

“Banyak pejabat tidak mau menjadi PPK. Akibatnya proses pengadaan barang dan jasa sering mengalami kekurangan PPK sehingga menimbulkan kesan beberapa proyek besar dikuasai oleh satu orang PPK saja,” kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Sukabumi, Fahrurrazi kepada wartawan, Selasa (1/10/2019).

Seperti pernah terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi yang mendapat proyek pembangunan fisik yang anggarannya hampir Rp10 miliar, tidak ada pejabat di SKPD tersebut yang bersedia untuk menjadi PPK. Akhirnya, dua proyek fisik di Dinkes ditangani oleh pejabat dari Bappeda bernama Reni sebagai PPK.

“Seperti itulah, ketika ada SKPD yang mendapatkan proyek konstruksi, para pejabatnya merasa tidak memiliki basic untuk pekerjaan tersebut, kepala SKPD akan mencari PPK dari perangkat daerah lain yang ahli dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi,” ujar Fahrurrazi.

Padahal, pada dasarnya para kepala bidang harus siap menjadi PPK karena mereka telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.  Semua kepala bidang sudah menerima materi pelajaran tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa. Namun, Fahrurrazi tidak mengetahui persis pengetahuan para kabid tersebut dalam urusan konstruksi.

“Basic pendidikan pegawai Dinkes bisa kedokteran, kebidanan, keperawatan, atau apoteker. Wajar ketika ada pekerjaan konstruksi mereka menyerah, takut tidak bisa berjalan sesuai harapan,” jelasnya.

Untuk PPK, lanjut dia, secara aturan boleh mengambil dari SKPD lain.  PPK untuk tender konstruksi memang idealnya dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun DPU sendiri mengalami kekurangan pejabat yang siap menjadi PPK untuk SKPD lain karena di lingkungannya sendiri PPK dibutuhkan.

Bagi dinas yang tidak menguasai teknik konstruksi, penunjukan PPK untuk jasa konstruksi sering menjadi beban tersendiri.

Karena itu, kata dia, ketika perangkat daerah non-DPU mendapatkan bantuan untuk pekerjaan konstruksi, sebaiknya persiapannya dilakukan lebih awal untuk mencegah dana tidak terserap. Perangkat daerah tersebut bisa  menghadirkan para ahli konstruksi sebagai tim teknis yang pembentukannya dilakukan sejak awal pada masa perencanaan.

“PPK yang tidak memiliki latar pengadaan konstuksi harus didampingi tim ahli. Pengadaan tim ahli harus dipikirkan dan dibahas sejak perencanaan,” ujar Fahrurrazi. (*)

Print Friendly, PDF & Email