Minta Ukur Ulang, Pemilik Tanah untuk Bendungan di Cisolok Datangi BPN

oleh -
Uyeh warga Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengamati hasil pengukuran tanah milik orang tuanya yang terkena proyek pembangunan bendungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Aep Saepudin

Karena tidak terima luas tanahnya menjadi berkurang, Ihim yang diwakili putranya Uyeh (50) bersama keluarga mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR)/Pertanahan Kabupaten Sukabumi di Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, Selasa (1/10).

banner 970x90

Uyeh meminta BPN untuk mengukur ulang tanahnya yang terkena proyek bendungan di Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Soalnya, tanah milik ayahnya seluas 6.500 meterpersegi, berdasarkan hasil pengukuran Panitia Pengadaan Tanah ditetapkan 4.000 meterpersegi. 

“Kami bukannya tidak mau menjual tanah tersebut, ingin sekali apalagi ini untuk kepentingan umum. Kalau ukurannya sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya, kami siap menerima pembayaran untuk tanah tersebut,” ujar Uyeh.

Kedatangannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, lanjut dia, semata-mata ingin meminta keadilan terkait pembebasan tanah untuk bendungan di desanya. Dia ikhlas tanah keluarga dijadikan bendungan untuk kemaslahatan bersama asal pembayarannya sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya.

“Sekarang ini kami tetap belum bisa menerima hasil pengukuran oleh panitia. Kami ingin pengukuran ulang yang lebih teliti agar jual beli tanah untuk bendungan terjadi secara adil,” tutur dia.

Mengapa bisa terjadi perbedaan antara luas tanah yang diklaim keluarga Ihim dengan hasil pengukuran oleh P2T? Jawabannya, menurut Uyeh, pihak kelurga Ihim tidak dilibatkan saat pengukuran. Padahal, kata dia, pemilik tanahlah yang mengetahui batas-batas tanah yang diukur tersebut.

“Sewaktu mau pencairan, kami akan dibayar untuk tanah seluas 4.000 meterpersegi. Jadi kami menolak uang pembayaran tanah tersebut. Sampai saat ini kami belum bisa menerima uang dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan panitia. Kami tetap ingin pengukuran ulang,” kata Uyeh.

Sementara itu Kepala Seksi Zona Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Aang Sumarna mengatakan, pengaduan yang disampaikan Uyeh di luar tugas panitia lokal karena panitia telah melakukan pembayaran untuk pengadaan tanah yang dananya dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lain Aang mengakui masih ada beberapa bidang tanah yang belum dibayar. Tapi, kata dia, pihak Dinas SDA sudah menyanggupi akan membayar tanah-tanah tersebut. 

“Terkait pengaduan ini,  kami akan  koordinasikan dengan Panitia Pengadaan Tanah. Apakah perlu mengirimkan satgas untuk pengukuran ulang atau tidak? Nanti kita sampaikankan dulu permasalahannya,” jelas Aang.

Hasil dari koordinasi yang dilakukannya, ujar dia, akan segera disampaikan kepada keluarga Ihim. Aang mengharapkan dari permasalahan yang muncul, keluarga Ihim mendapatkan solusi dan jalan keluar. (*) 

Print Friendly, PDF & Email