Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu Dilanjutkan

oleh -

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Sempat dihentikan Bawaslu, KPU Kabupaten Sukabumi melanjutkan rapat pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019, Rabu (1/5/2019). Tempat pleno tidak berubah yakni di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Ahmad Yani Jajaway, Palabuhanratu.

banner 970x90

“Kami dapat melanjutkan rapat pleno setelah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk menyempurnakan prosedur dan mekanisme. Salah satu rekomendasi dari Bawaslu adalah penyalinan seluruh form DAA1 Plano dan DA1 Plano dari softcopy ke hardcopy,” kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman seusai pembukaan rapat pleno lanjutan.

Setelah selesai proses penyalinan kedua dokumen tersebut, ujar Ferry, dia dan jajarannya dapat melanjutkan rapat pleno. Tidak membutuhkan waktu yang lama, penyalinan form DAA1 Plano dan DA1 Plano selesai dilakukan. Selanjutnya Ferry dan rekan-rekannya dapat memulai rapat plerno yang dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada Selasa (30/4/2019) lalu.

Sebenarnya, lanjut Ferry, rapat pleno dapat diteruskan dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, hasil penghitungan di tingkat kecamatan bisa berupa hardcopy atau softcopy yang ditampilkan pada layar.

“Kami memilih softcofy yang ditampilkan di layar, sedangkan Bawaslu menginginkan penyalinan sofcopy ke hardcopy. Kami penuhi juga rekomendasi Bawaslu itu,” ujar Ferry.

Rekomendasi penghentian rapat pleno dituangkan dalam Surat Nomor 167/Bawaslu-Prov-JB-167/HM.02.00/IV/2019 tentang Rekomendasi Proses Penghentian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 29 April 2019.

Butir terpenting dalam rekomendasi tersebut adalah adanya kesalahan prosedur terkait tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Kesalahan dimaksud adalah rekap dilakukan hanya dengan membacakan hasil perolehan di tingkat kelurahan/desa saja, seharusnya berdasarkan hasil penghitungan suara di tiap TPS pada wilayah kelurahan/desa.

Dari kesalahan itu, Bawaslu Kabupaten Sukabumi juga merekomendasikan dilakukannya penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan. Tentu saja rekomendasi itu ditolak oleh KPU dan seluruh PPK se-Kabupaten Sukabumi karena mereka harus bekerja dari awal padahal rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sukabumi harus sudah selesai pada 4 Mei 2019. (*)

Print Friendly, PDF & Email