Omnibus Law Tingkatan Indeks Kemudahan Berbisnis

oleh -
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Raden Muhammad Mihradi.

Wartawan Nanang Setiana

Harapan kalangan investor untuk memperoleh kemudahan dalam proses perizinan investasi dapat dipenuhi oleh UU Omnibus Law. Karena kehadiran Omnibus Law dapat memangkas prosedur perizinan yang berbelit-belit dan berputar-putar. Dampak kehadiran UU Omnibus Law, arus investasi dapat naik yang berpengaruh langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.

banner 720x90

Demikian hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor,  Raden Muhammad Mihradi kepada wartawan, Rabu (1/4/2020). Dihubungi terpisah, dua narasumber lainnya yaitu Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Khairul Mahalli dan Ketua LKNU (Lembaga Kesehatan NU) dan dan LKKNU (Lembaga Kesejahteran Keluarga NU), Drs. KH. Abbas Muin, Lc. mengajukan pendapat dan pandangannya tentang UU Omnibus Law.  

Mewakili suara akademisi, Mihradi menyatakan, lahirnya RUU Ominbus Law dilatarbelakangi kegundahan Presiden RI Joko Widodo atas sistem perizinan yang tidak menarik investor seperti regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan antrean mengurus perizinan yang mengular.

Obesitas regulasi tersebut dapat menurunkan indeks kemudahan berbisnis atau EoDB (Ease of Doing Business/EoDB) yang menghambat pertumbuhan sektor swasta. Bank Dunia merilis, Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara dalam EoDB Index. 

“Omnibus Law hadir menjadi terobosan untuk menjawab dua hal sekaligus yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum. Pada prinsipnya, Omnibus Law adalah satu undang-undang yang mengatur beberapa kepentingan luas yang serupa,” ujar Dekan FH Unpak Bogor. 

UU model Omnibus Law, lanjut dia, merupakan barang baru bagi Indonesia yang harus diterima masyarakat sebagai bentuk terobosan hukum untuk menjadikan masa depan Indonesia semakin maju. Pada Omnibus Law ada semangat memangkas birokrasi perizinan untuk membuat investor merasa nyaman.

banner 720x90

Namun, sayangnya, kata Mihradi, banyak materi dalam Omnibus Law yang disinggung seperti UU tentang Pers dan UU tentang Kesehatan yang sebenarnya tidak langsung berkenaan dengan investasi.

“Kami memberikan masukan kepada pemerintah hendaknya sosialisasi Omnibus Law dilakukan secara bertahap,” ujar dia.

Tahap pertama memberikan paradigma ke masyarakat bahwa Omnibus Law akan berkomitmen pada demokrasi. Kedua, pemerintah pusat akan membuat komitmen pada pemerintah daerah, dan ketiga, pemerintah pusat dan daerah akan menjalankan komitmen pada penegakan hukum.

“Setelah itu selanjutnya pemerintah bisa mengeruskan tahapan perumusan pasal yang dilakukan secara teknis,” kata Mihradi.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Khairul Mahalli.

Sementara Khairul yang juga menjabat Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara menyatakan, hakikatnya tujuan dari UU Omnibus Law untuk mempermudah arus investasi yang dampaknya positif pada upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Dengan Omnibus Law, pemerintah melakukan penyederhanaan peraturan untuk mempercepat proses perizinan investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan modal dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, lanjut dia, Omnibus Law bukan hanya menjadi permasalahan bagi kelompok pekerja, tapi juga bagi kalangan pengusaha. Namun hal itu bukan berarti Omnibus Law harus ditolak. Bagaimanapun, kata dia, inisiatif pemerintah dalam menyederhanakan regulasi harus diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami mengakui di kalangan pengusaha masih terjadi multitafsir pemahaman tentang hal ini. Pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia sebenarnya belum memahami Omnibus Law. Pemerintah pun sepertinya belum melakukan sosialisasi,” kata dia.

Ketua LKNU (Lembaga Kesehatan NU) dan dan LKKNU (Lembaga Kesejahteran Keluarga NU), Drs. KH. Abbas Muin, Lc. 

Adapun Drs. KH. Abbas Muin, Lc. memandang secara umum bahwa apapun bentuknya UU termasuk UU Omnibus Law fungsinya untuk melindungi dan memayungi masyarakat. Dengan Omnibus Law, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi pertambahan penduduk.

“Pemerintah tidak menghindari semua itu karena harus menghidupi rakyatnya. Hal inilah yang harus dipahami semua pihak,” tuturnya. (*)   

Print Friendly, PDF & Email